Proyek PPSP Mulai Beroprasi Di Kabupaten Bima

Dibaca Normal

Bima, porosntb.com.- Pokja diharapkan mampu menyusun program strategis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi”.

Demikian salah satu poin arahan Asisten II Setda Kabupaten Bima yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Ir. H. Nurdin pada Kick off Meeting (pertemuan persiapan) pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bima Jumat (19/6) di ruang Rapat Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda.

Pada pertemuan yang dipandu oleh Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc tersebut, H. Nurdin berharap, Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk segera menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu kepada surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan untuk melakukan review aksi daerah perencanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Koordinator PPSP Provinsi NTB Mahman SE mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman, pemerintah telah menyatukan semua Kelompok kerja Pokja yang ada ke dalam satu Pokja yaitu Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi (PPAS).

Menurutnya, keberadaan Pokja di tingkat kabupaten/kota sangat strategis sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder dan antar sektor.

“Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Pokja dalam mengawal proses pembangunan sanitasi”. Jelasnya.

Untuk mendukung upaya tersebut pelaksanaan kick-off sebagai salah satu tahapan pelaksanaan PPSP di Kabupaten Bima ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

PPSP ini akan mendorong Pokja untuk dapat melaksanakan penyusunan strategi sanitasi sesuai arahan RPJMN 2020-2024, di samping tersosialisasinya target sanitasi layak dan aman yang telah ditetapkan oleh Pokja provinsi.

Aspek lain yang diharapkan pada pertemuan tersebut adalah tersosialisasinya capaian dan target persampahan Kabupaten Bima berdasarkan Kebijakan strategi daerah (JAKSTRADA).

Disamping pada saat yang sama Pokja dapat menyusun rencana kerja tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan bidang sanitasi.

“Langkah ini juga penting dalam menyelaraskan indikator pembangunan sanitasi, selain data dan target akses sanitasi untuk kurun waktu 2020 hingga 2024 mendatang”. Terang mantan Konsultan Ekonomi Lokal GTZ NTB ini.

Kick off diikuti 20 peserta dari instansi terkait yaitu Bappeda,Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Kesehatan, Fasilitator Provinsi PPSP dan pendamping Pokja AMPL Kabupaten Bima.

Pertemuan tersebut menghadirkan tiga narasumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan fasilitator provinsi PPSP implementasi SKK Kabupaten bima.

Penulis : Teddy Kuswara
Editor : aden