Dibaca Normal
 |
| Warga Tolouwi saat berada di depan kantor Bupati Bima |
Bima, porosntb.com-Carut marut persoalan di Kabupaten Bima seolah tak pernah habis. Dalam kurun waktu beberapa hari ini, sejumlah masyarakat Bima dari berbagai wilayah mengamuk di depan Kantor Bupati hingga merusak sejumlah fasilitas pemerintah.
Pagi ini, Rabu (17/6/20) sejumlah masyarakat dari wilayah lain kembali mengguncangkan pemerintahan Dinda-Dahlan. Puluhan warga Desa Tolouwi Kecamatan Monta datang ke kantor bupati untuk membangun tenda penginapan. Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Tolouwi ini pantang pulang sebelum Bupati Bima menemui mereka. Massa membawa tarpal dan tenda dan akan menginap di kantor tersebut.
Aksi warga ini menindaklanjuti persoalan penjaringan perangkat Desa Tolouwi pada 30 Oktober 2019 lalu. Massa menilai jika dalam seleksi terbuka itu, tersua kejanggalan dan diduga kuat sarat kecurangan.
Koordinator aksi, Hamzah mengungkapkan, ada 16 peserta yang mengikuti seleksi saat itu untuk tiga jabatan perangkat desa yang lowong. Yakni Sekdes, Kaur Umum dan Kadus. Dia menduga saat seleksi terjadi kebocoran kunci jawaban.
Kuat dugaan dalam seleksi ada kecurangan kebocoran kunci jawaban. Kami mau lihat tapi ada sistimatis. Kami terus melakukan aksi sampai masalah itu ke
"Kecurangan itu terungkap dari hasil LHP Inspektorat yang melakukan pemeriksaan khusus masalah ini, benar ada kecurangan. Tapi LHP dikembalikan ke bupati. Bupati merekomendasi seleksi itu dibatalkan karena terbukti ada kecurangan berdasrkan LHP. Namun LHP itu dianulir oleh Kejaksaan. Makanya kita akan tunggu komitmen Bupati," tuturnya.
Menurut dia, aksi tersebut sudah berulang kali mereka lakukan untuk meyakinkan publik terhadap adanya kecurangan tersebut. "Kita akan tidur di sini sampai bupati memberikan pernyataan sikap sesuai rekomendasinya," tegas Hamzah.
Dalam aksi ini, massa menuntut agar bupati Bima mencopot seluruh pejabat yang tidak serius menangani kasus tersebut. Massa juga mendesak Bupati agar meneruskan perkara terkait seleksi tersebut agar mendapatkan kepastian hukum karena adanya dualisme keputusan yang berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar.
"Kami akan kemah disini jika tuntutan kami tidak diindahkan," tandasnya. (*)
Penulis Edo
COMMENTS