Dibaca Normal
Mataram, porosntb.com.- Menteri
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. H.Mahfud MD
menyatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sudah menunjukan cara yang
sebenarnya mengatasi Pandemi covid 19 dan bersamaan dengan penanganan dampak
sosial ekonomi yang ditimbulkannya.
"NTB telah mendahuluinya
sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi ini ditetapkan oleh Presiden.
Dengan satu keyakinan bahwa Pandemi Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan
ekonomi tapi justru menjadi blessing in disguise (berkah yang
terselubung)," tegas Mahfud MD saat menggelar press Conference
didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Gubernur NTB, Dr.
H. Zulkieflimansyah, Wakapolri, Kasum Mabes TNI, Anggota DPD RI, di ruang
rapat utama kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa (21/07-2020).
Mantan Ketua MK yang akrab disapa
Mahfud MD itu menilai kebijakan menghidupkan ekonomi masyarakat dari bawah
sudah sangat tepat. NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan
produk-produk lokal sebagai item bantuan sosial yang diberikan kepada
masyarakat terdampak Covid-19. Sehingga mampu menggairahkan roda perekonomian
masyarakat, terutama bagi UKM-UKM dan kelompok-kelompok usaha lokal di seluruh
pelosok NTB.
Ia menyebut, kalau dulunya rakyat
selalu tidak bisa menghidupkan ekonominya sendiri, karena dihambat
oleh para konglomerat dengan kekuatan-kekuatan modal yang besar. Maka sekarang
dihidupkan ekonomi masyarakat dari bawah dengan anggaran yang tersedia.
"Nah, seperti itu sebenarnya
semangat kita yang baru. Pandemi Covid-19 ini harus dilawan dan ekonomi harus
tumbuh. Kalau bisa kita jadikan Covid-19 sebagai berkah untuk
menumbuhkan ekonomi masyarakat dan daerah," tegasnya.
Seperti diketahui bahwa paket
bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diluncurkan pemerintah
Provinsi NTB, selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
terdampak Covid 19, juga untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat, agar
IKM/UKM lokal tetap berproduksi. Bahkan Presiden Joko Widodo menilai Provinsi
NTB layak dijadikan sebagai daerah rujukan bagi daerah-daerah lain di
Indonesia untuk memulihkan ekonomi dengan memanfaatkan produk-produk
lokal ditengah pandemi Covid-19 saat ini.
Mahfud MD juga meminta kepada
masyarakat bahwa pandemi Covid-19 dapat diterima sebagai kenyataan yang tidak
terhindarkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Pada waktu yang bersamaan
pemerintah juga memiliki tekad kuat untuk menyesuaikan diri dengan cara ekonomi
harus bergerak meski dibalik fakta Covid-19 masih sedang mewabah.
"Covid-19 ada bersama kita
dan sedang membayang-bayangi kehidupan kita. Disisi lain, ekonomi harus
dipulihkan, jangan sampai lumpuh hanya karena Pandemi Covid-19," katanya.
Senada dengan itu, Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, jika melihat keputusan
Presiden di atas, terdapat dua isu yang menjadi atensi pemerintah yaitu, isu
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 ini awalnya
menyisakan krisis kesehatan yang kemudian menelan korban yang banyak. Kemudian
dalam perjalanan lebih lanjut, ada efek domino dari krisis kesehatan menjadi
masalah krisis ekonomi dan keuangan bahkan krisis sosial.
"Melihat krisis kesehatan
dan krisis ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya menyelamatkan salah
satu bidang saja tapi semua sektor harus diselamatkan," jelas mantan
Kapolri itu.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa
salah satu faktor dibentuknya komite penanganan Covid-19 dan pemuliham ekonomi
adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak. Salah satu
programnya komite diantaranya, Ada paket stimulus yang dilakukan
oleh pemerintah yang jumlahnya cukup besar sampai ratusan triliun. Paket
stimulus ini untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala
besar, menengah maupun skala kecil. Paket stimulus ini ada dalam
bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai.
"Selama ini juga banyak
stimulus ekonomi dilakukan tapi ini kan dijadikan satu paket dengan penanganan
kesehatan sehingga dua-duanya berjalan paralel," tutupnya.
Selain Menko Polhukam dan
Mendagri, dalam kunjungi kerja di NTB tersebut, juga dihadiri oleh pejabat
tinggi negara yaitu Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto,
Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.
Kunjungan kali ini, dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak 2020,
Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan
Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di NTB.
Sumber
Kominfostik NTB
COMMENTS