Dibaca Normal
 |
| Ketua MIO Indonesia Muhtar |
BIMA, Porosntb.com- Ketua Media Independen Online (MIO- Indonesia) Kabupaten Bima, Muhtar mengecam kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bima kepada sebagian besar perusahan media atas anggaran kerja sama LKPJ Bupati Bima tahun 2020.
Menurut dia, sebanyak 20 Media yang diajak kerjasama melalui Bidang Tatapem Pemkab Bima untuk mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 juta tersebut. Namun dalam penetapan Media, diduga dilaksanakan secara terselubung dan diskriminatif.
"Saya kecam karena sikap pilih kasihnya terhadap media. Apalagi kebijakan bupati melalui Tatapem dengan cara merekrut 20 media secara terselubung dan per media Rp1,5 juta. Bagi saya, itu tindakan tidak amanah dan tidak demokratis," ungkap Muhtar melalui press releasenya, Jumat (23/4) siang.
Dijelaskannya, perusahan media lingkup Kabupaten Bima cukup banyak yang tidak terakomodir. Sekitar 50 perusahan pers tersebar di Bima belum termasuk Kota Bima. Namun hanya 20 media yang diakomodir.
"Apakah ini layak disebut kebijakan yang mencerminkan asas keterbukaan, transparan, profesional, proporsionalitas, akuntabel, dan demokratis? Tentu tidak kan, justru ini bagian praktek membangun relasi untuk korupsi secara struktur, sistematis, dan masif," katanya.
"Saya tidak akan tinggal diam atas pembodohan publik ini. Saya minta teman- teman perusahan media member of MIO pun lainnya untuk sama- sama satukan tekad, semangat, kompak, dan konsisten mengusut persoalan ini," tegasnya.
Menurutnya, untuk menjaga sikap profesional dan kritis yang terasah selama ini, seyogyanya para perusahan media sama- sama datang klarifikasi ke Tatapem. Setelah di sana baru tanyakan regulasi dan nomenklaturnya sehingga Tatapem berani manfaatkan uang negara hanya untuk 20 perusahan media.
"Apakah itu anggaran telah disetujui DPR dan tertuang dalam draf dokumen Raperda dan Perdanya atau tidak. Jika jawabannya iya, kita pertanyakan Perda nomor berapa, tahun berapa, dan tentang apa? Nanti tanya tuntas," pungkas pria asal Desa Woro- Madapangga.(*)
COMMENTS