Agenda rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Disnakkeswan Provinsi NTB di aula Disnakkeswan Kota Bima, Sabtu (24/4/2021), dengan sejumlah pengusaha ekspedisi pengangkutan sapi kurban wilayah Bima dan Dompu yang sempat diwarnai kericuhan
Bima, porosntb.com.- Agenda rapat yang digelar Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Disnakkeswan Provinsi NTB di aula
Disnakkeswan Kota Bima, Sabtu (24/4/2021), dengan sejumlah pengusaha ekspedisi
pengangkutan sapi kurban wilayah Bima dan Dompu sempat diwarnai kericuhan.
Kegaduhan terjadi saat pembahasan jadwal angkut bagi 54 CV
yang telah terdaftar dan memiliki SP3 dari provinsi NTB yang pengundiannya
direncanakan dilakukan Rabu, Tanggal 28 April 2021 mendatang. Sementara, sebelumnya
4 CV sudah melakukan pengiriman pertama.
Sejumlah pelaku usaha menilai pembagian jadwal pemberangkatan
yang tertuang di SK Disnakkeswan
Provinsi NTB tidak adil.
Bahkan para pelaku usaha menuding adanya oknum dinas yang yang “bermain” dengan pihak-pihak tertentu.
“Kita menilai bahwa proses pengundian jadwal ini, pihak dinas
terkesan memberikan keistimewaan kepada kelompok pelaku usaha tertentu,” ujar
salah satu pelaku usaha.
Karena kata dia, beberapa pelaku usaha yang lebih dahulu
mendapatkan rekomendasi penerimaan hewan kurban dari daerah tujuan diundi
terlebih dahulu.
Akibat merasa
dianaktirikan sementara golongan pelaku usaha lain diistimewakan akibat
pembagian jadwal itu, Fadil salah satu pelaku usaha tersebut sempat mengamuk.
Menurutnya pembagian jadwal itu seharusnya dilakukan secara
adil, pihak dinas tidak boleh memihak salah satu kelompok tertentu sehingga
merugikan pelaku usaha lain dalam pengiriman hewan kurban.
“Ketika ingin dirubah jadwalnya, seharusnya semua CV yang
telah terdaftar dan memiliki rekomendasi penerimaan dari daerah tujuan diundi
semua bukan memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu untuk diundi lebih
dahulu,” teriaknya kesal saat rapat.
Hal senada disampaikan pelaku usaha lain Yan Lidik, dia
menduga dalam pembagian jadwal ada oknum dinas yang bermain dengan kelompok
tertentu sehingga dalam pembagian jadwal terkesan mendukung kelompok itu.
“Di sini kami melihat ada dugaan konspirasi yang sengaja
dimainkan sehingga pihak Disnakkeswan Provinsi NTB maupun Kabupaten Bima
terkesan diam dan hanya mengikuti pola permainan kelompok pengusaha tertentu,”
ungkapnya.
Oleh karena itu Ketua LSM Lidik yang juga baru berkecimpung
di dunia usaha pengiriman hewan sapi kurban ini meminta Gubernur NTB agar
mengevaluasi kinerja Kadis dan Sekdis Disnakkeswan Provinsi NTB yang baru
dilantik itu karena dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada para
pengusaha sapi ternak di Bima.
“Kami meminta Gubernur NTB agar melakukan evaluasi dua
pejabat Provinsi NTB ini demikian juga Bupati Bima agar mengevaluasi kinerja
Disnakkeswan Kabupaten Bima terutama Kabid yang membidangi pengiriman sapi
kurban,” pintanya.
Yan menambahkan, meski saat ini pengaturan pengiriman sapi
kurban ke luar daerah telah diatur pemerintah, namun dalam prakteknya terlihat
ada monopoli yang dilakukan oleh kelompok pengusaha tertentu yang dekat dengan
oknum dinas. Sehingga pengaturan jadwal penggunaan Tol Laut didahulukan atau
diprioritaskan bagi pengusaha yang lebih dekat dengan pejabat dinas.
“Apakah ini bukan monopoli ketika salah satu pengusaha bisa
menaungi hingga 20 CV lebih dan jadwal mereka pun didahulukan dibanding
pengusaha lain, Apalagi rekomendasi penerimaan dari daerah tujuan tidak pernah
ditunjukkan secara transparan hanya dipegang oleh pihak dinas,” katanya.
Sebagai Ketua LSM yang bergerak di bidang anti korupsi dan
transparansi publik, Yan menyayangkan sikap Disnakkeswan NTB maupun Kabupaten
Bima yang sengaja menciptakan perselisihan dan kegaduhan antara pelaku usaha.
“Di sini kami melihat ada persaingan usaha yang tidak sehat
yang sengaja diciptakan dan kami dari LSM Lidik berkomitmen akan mengawal
persolan ini,” pungkasnya.
Penulis : Teddy Kuswara.
COMMENTS