Dibaca Normal
Sejumlah 700 SK honorer Daerah (Honda) yang hingga sampai saat ini belum direalisasikan, Forum Komunikasi Guru dan Ptt Honorer Kabupaten Dompu (FIGUR DOMPU) mendesak Dikpora kabupaten Dompu, agar sesegera menyelesaikan tugasnya untuk kepastian nasib 700 orang yang belum menentu.
Ketua FIGUR Dompu Mahfud S.Pd mengatakan bahwa Sebagai Panitia telah melakukan Peninjauan, dan sebanyak 700 tenaga kontrak tersebut sejauh ini masih menunggu keputusan akhir pengumuman hasil verifikasi data.
Secara kelembagaan Mahfud S.pd, menjelaskan bahwa, Kami telah melakukan konfirmasi dengan ketua Tim Verifikasi Sekretaris Dikpora "Lukman, dan mengatakan bahwa Data hasil verifikasi tersebut sudah rampung dan telah diserahkan kepada atasan kami. Selasa (29/6/21) pukul (9.15) wita.
Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa, menindaklanjuti hal itu, kami langsung menemui Plt Kepala Dinas Dikpora kabupaten Dompu, yakni Drs. H. Rifaid, M.Pd., dan hal itu dibenarkan bahwa data hasil kerja tim verifikasi memang telah ada, "sambil menunjukkan data tersebut di atas meja dan kami melihatnya walaupun data tersebut belum bisa dilakukan pengecekan satu persatu.
Pada saat itu Drs. H. Rifaid, M.Pd, berjanji bahwa, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui bupati Dompu Abdul kader Jailani, untuk menyerahkan dan menindak lanjuti data tersebut Begitulah keterangan beliau pada saat itu awal juni." Jelas Mahfud.
Saat ini kami mendesak pihak Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, agar menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin, karna desakkan teman guru dan PTT honorer yang menunggu kepastian nasibnya yang belum menentu, seharusnya 700 tenaga kontrak tersebut adalah bagian prioritas dalam kinerja seratus hari bupati.
Tahapan perekrutan 700 tenaga kontrak Daerah tersebut telah dilakukan mulai dari penyampaian informasi pengumpulan bahan beserta syarat-syaratnya sampai pada tahap verifikasi, yang menjadi persoalannya adalah, adanya dugaan campur tangan dari tim pemenangan salah satu paslon pemenang pilkada yang mengharapkan agar diprioritaskan kepada tim pemenangan tersebut.
Dan Kami FIGUR Dompu akan melakukan aksi besar-besaran jika ada nama-nama yang dikeluarkan tidak sesuai dengan persyaratan yang disepakati, sesuai amanat RDPU bersama DPRD yaitu Mengutamakan Senioritas."Tegasnya.
Saya selaku Ketua Figur Dompu berharap ingin silaturrahmi dan memaparkan berbagai persoalan honorer kepada beliau Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani, termasuk mendesak segera menindak lanjuti data nama 700 tenaga kontrak daerah tahun 2021, yang merupakan hasil kerja tim verifikasi yang telah terbentuk dan bekerja, besar harapan kami untuk bertemu dengan bupati Dompu, namun hal tersebut sangat sulit, karena Bupati sangat sibuk."harapnya.
Ditempat terpisah Plt Kadis Dikpora kabupaten Dompu Drs. H. Rifaid, M.Pd. yang dikonfirmasi oleh media melalui voice via WhatsApp pada Selasa (29/06/21) pukul (21:12) wita, mengatakan, Mengenai SK Honda itu kenapa belum juga dilakukan pembagian oleh pihak Dinas Dikpora Dompu, sementara tahapan verifikasi sudah selesai dilakuka.
"Verifikasi nya sudah Tim kami lakukan, setelah ferifikasi selesai kami akan usulkan lagi ke bupati untuk mendapatkan penetapan, setelah itu, baru kita akan umumkan, sekarang kita lagi menyusun dan merapikan supaya bisa diajukan ke bupati untuk mendapatkan penetapan,"jelasnya Kadis.
Disingung juga mengenai batas waktu pembagian SK Honda yang dijanjikan dalam waktu dekat oleh pihak Dinas Dikpora kepada beberapa Orang Guru Honorer yang ada.
"Perasaan saya belum pernah menjanjikan beberapa hari lagi, yang pasti pada saat itu saya hanya bilang kami akan konsultasikan dulu ke bupati hasil verifikasi ini, hanya itu saja pernyataan saya saat itu, setelah konsultasi baru kita akan lanjutkan dengan proses pengusulan untuk mendapatkan penetapan. "Terangnya.
Lebih Lanjut, pihaknya sementara untuk hasil konsultasi itu sudah makanya sekarang dokumen tersebut dirapikan lagi, ketikan itu disusun menurut urutan sehingga nantinya akan siap untuk kita usulkan dalam bentuk SK penetapan oleh bupati.
"Kalau memang mereka akan m lakukan aksi seperti yang di katakan, itu adalah hak mereka untuk menyampaikan aspirasinya jika memang ada aspirasi mereka yang tidak dipenuhi pemerintah, tapi menurut saya, tugas guru itu bukan untuk demo, karena tugas guru itu untuk mengajar dan mendidik, dan tak pantas ada di jalan. Tutupnya.
Penulis : Iskandar.
COMMENTS