Mataram, porosntb.com.- Forum Inspirasi NTB yang merupakan kerjasama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Pemerintah Australia berlangsung Rabu (15/12) di Ballroom Prime Hotel Mataram.
Event ini mengusung tema "Sinergi Multipihak dalam Penurunan Kemiskinan Mewujudkan NTB Gemilang", dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
Narasumber lain yang tampil pada sesi Talkshow yaitu Bupati KLU H. Djohan Syamsu SH, Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany S.Pd, M.Pd dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D.
Forum tersebut menampilkan beberapa sesi antara lain Sesi Belanja Program berupa presentasi secara singkat tentang inovasi yang telah dihasilkan. Sesi ini menampilkan empat narasumber yaitu Dana Insentif Desa dari Kabupaten Bima, Sistem Informasi Desa dari Desa Rarang Selatan-Lombok Timur, Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa dari Desa Muer Sumbawa, Desa Wisata dan Keperantaraan Pasar Desa Bayan-Lombok Utara.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi Talkshow untuk menggali informasi terkait kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Daerah untuk mendukung pelaksanaan model dan visi keberlanjutan serta replikasi.
Kepada Bupati Bima, moderator menggali informasi yang mendasari penetapan kebijakan pemberian dana insentif kepada desa, efektivitas dan dampak serta isu kinerja desa yang sudah diadopsi dan di replikasi ke berbagai wilayah bahkan menjadi instrumen kebijakan nasional.
"Ke depan apa yang akan dilakukan Kabupaten Bima agar tetap terbangun sinergi yang kuat antara kabupaten dan desa. Tanya Putri yang menjadi moderator talkshow tersebut.
"Program Dinda ini sebagian kecil dari upaya kami untuk memberikan semangat kepada pemerintah desa. Disamping itu keterbukaan informasi publik sangat diperlukan oleh pemerintah desa mengingat masih adanya kendala yang dihadapi yaitu masih adanya keengganan untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat apa yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama". Terang Bupati.
Tentunya ini semua dalam rangka mengedukasi pemerintah desa bahwa mereka tidak berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. "Itulah sebabnya dalam pemberian reward dana insentif desa ini, pemerintah kecamatan dilibatkan untuk menilai dan mengevaluasi penilaian inovasi Dinda.
Oleh karena itu kami terus menggelorakan Dinda ini agar tidak melihat jauh dekatnya desa yang ada tetapi melihat kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Alhamdulillah selain peran dari OPD, yang terutama dalam pendampingan yang dilakukan oleh KOMPAK. Dengan kebersamaan apapun masalah akan bisa ditangani bersama". Tutup Bupati. (Poros/Kom)
COMMENTS