Banner iklan disini Banner iklan disini

Bawaslu Bima Masih Temukan Pemilih Ganda

Junaidin, SPd

Bima, porosntb.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima masih menemukan indikasi pemilih ganda untuk Pemilu 2019 mendatang. Sekitar 50 orang dinyatakan memiliki data ganda baik identik nama dan tanggal lahir, alamat serta nomor induk kependudukan (NIK). Selain itu juga ditemukan data ganda berupa orang. Temuan tersebut sudah dilaporkan ke KPU dan Disdukcapil Kabupaten Bima.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima Junaidin SPd mengatakan, indikasi pemilih ganda ini tersebar hampir di seluruh kecamatan. Hal ini berdasarkan pengamatan Bawaslu melalui verifikasi faktual yang dilakukan di lapangan selama dua pekan terakhir.

"Temuan ini akan kita tunggu saat finalisasi penetapan DPT. Kita akan terus melakukan verfak," ungkapnya, kemarin. 

Tidak hanya itu, Bawaslu juga menyebutkan ada sekitar 1000 lebih pemilih luar negeri. Karena pemilih yang hendak menjadi TKI tersebut masih bisa memberikan hak pilih. Sebab mereka masih berada di Indonesia. Sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pemilih luar negeri. 

"Pemilih ini suatu saat juga bisa pulang memberikan hak pilih. Makanya tidak bisa kita putuskan bahwa mereka merupakan pemilih luar ngeri. Karena keberadaan mereka masih dalam negeri," paparnya. 

"Ini menjadi pemilih yang dominan dan banyak ditemukan di Kabupaten Bima," imbuh pria yang akrab disapa Joe ini. 

Disamping itu, dia juga menyampaikan terkait data AC (Pemilih yabg belum memiliki e-KTP). Diakui, sejauh ini ada progres yang terjadi untuk perekaman e-KTP. 

"Jika dibanding pada Pilgub lalu, jumlah perekam e-KTP pemilu 2019 meningkat dari 2910 orang, kini menjadi 1050 orang. Ini capaian yang baik," ucapnya. 

Wartawan senior ini juga menambahkan, pihaknya bersama KPU dan Disdukcapil telah berkomitmen agar sisa pemilih yang belum merekam e-KTP akan dituntaskan sebelum hari pencoblosan. Dia juga mengajak masyarakat untuk proaktif untuk melakukan perekaman e-KTP. 

"Tanpa e-KTP, masyarakat tidak bisa memberikan hak pilih. Tidak bisa lagi menggunakan surat keterangan. Itu sudah sesuai regulasinya," pungkas Joe.(Poros-07)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.