Banner iklan disini Banner iklan disini

Kerusakan Hutan Disebut "Tajam" Kaitannya dengan Politik

Kasi Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat (Linghut KSDAE dan PM) wilayah Bima Dompu, Supriadi, SH, saat berbicara tentang keadaan hutan di acara Jumpa Pers
Bima, Poros NTB.- Kasi Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat (Linghut KSDAE dan PM) wilayah Bima Dompu, Supriadi, SH, membuat pernyataan yang mengejutkan saat Konferensi Pers yang digelar Dandim 1608/Bima di Aula Kodim setempat, Kamis (13/12) pekan lalu.

Ia menyebut kerusakan hutan yang terjadi saat ini Tajam kaitannya dengan politik.

Ia menggunakan istilah “Tajam” bukan lagi “Erat” saat menggambarkan hubungan antara keduanya.

Artinya, ia meyakini, apa yang disebutnya bukanlah sebuah pernyataan yang spekulatif. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang kuat dari hasil temuannya di lapangan.

“Iya dong, kerusakan hutan memang berkaitan dengan  politik. Hal itu sudah lama terjadi,” ujar Supriadi, saat dikonfirmasi usai kegiatan jumpa pers.

Diminta contoh konkritnya, ia membeberkan, saat kampanye, beberapa Calon Kepala Desa kerap memberikan janji berupa “lampu hijau” untuk menggasak hutan untuk keperluan perladangan liar, untuk meraih simpatisan.

Apa yang dicontohkan Supriadi, ada benarnya juga. Misalnya, seperti yang dilakukan Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta yang membangun jalan menuju area perladangan liar di gunung desa tersebut. Tujuannya untuk mempemudah akses transportasi menuju areal.

Banyak pihak yang menilai kebijakan Kades itu menggelontorkan dana desa untuk membangun akses jalan menuju area tersebut, sangat memanjakan para perusak hutan.

Dalam kontestasi setingkat Pilkada saja, orang sekelas Wakil Bupati Bima saja, saat melakukan penghijauan di kawasan hutan lindung (HL) Dam Pela Parado, laman Jerat Online melansir judul “Babe, “Demi Hutan, Kami Rela Tidak Dipilih Kembali”.

Seolah, penolakannya atas aksi pengrusakan hutan oleh masyarakat akan berimbas pada menurunnya elektabilitas Babe, sapaan akrab Wakil Bupati Bima.

Tapi Toh, demi menyelamatkan hutan, Babe pun menyatakan rela tidak dipilih kembali.

Namun di sisi lain, tekad sang Wakil Bupati patut diacungi 2 jempol.

Toh, masyarakat yang pro perambahan hutan, jauh lebih sedikit dari masyarakat yang kontra.

Jadi Alih-Alih menurunkan elektabilitas, Babe malah akan menuai banyak simpati masyarakat atas aksi dan pernyataan tegasnya tersebut. Implikasinya, peluang untuk dipilih kembali jika ia maju dalam kontestasi Pilkada (entah posisi apa nantinya) malah akan semakin terbuka lebar.

Balik ke Supriadi, saat dimintai tanggapannya terkait program swasembada jagung yang disebut-sebut tidak pro hutan, ia enggan menjawab dan melimpahkannya kepada Kepala UPT KPH TPMRW Saifullah, S.Hut MSi.

Saifullah mengatakan, istilah tidak pro hutan tidaklah tepat digunakan. Namun diakuinya memang akibat program swasembada jagung ini, yang awalnya baik, kini mulai kebablasan dengan meluasnya pembukaan ladang oleh masyarakat hingga mengusik kekeramatan hutan.

“Nah itu yang perlu dirasionalisasi. Jadi bukannya tidak pro hutan. Kita hanya perlu melakukan rasionalisasi kembali peluasan lahan penanaman jagung,“ pungkas Saifullah. (Aden)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.