Demonstrasi Tuntut Janji IDP Ikut "Meriahkan" Hari Jadi Bima

Suasana demonstrasi di tengah padatnya hilir mudik kendaraan yang lewat di perempatan Cabang Talabiu, Kamis (4/7/19)
Bima, Poros NTB.- Di tengah persiapan pawai budaya memeriahkan Hari Jadi Bima ke 379, puluhan pemuda Desa Talabiu menggelar aksi demonstrasi, yang dimulai sekira Pukul 9.30 Wita, Kamis (4/7) kemarin di perempatan Cabang Talabiu.

Sahutan suara orator yang bercampur baur dengan bisingnya suara kendaraan yang padat,  terdengar menagih janji Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP), terkait nasib petani garam.

"Berdasarkan janji melalui surat pernyataan sikap Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, sebelumnya yang ditandatangani di atas Materai Tempel 6000. Surat pernyataan itu tertanggal, Rabu Tanggal 3 Agustus 2016 lalu.” Teriak sang Orator, Arif Mundandar.

Salinan Surat Pernyataan yang ditandatangani IDP
Diketahui dari salinan Surat Pernyataan yang dipegang Arif. Sebelumnya, Tahun 2016 lalu, IDP atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, pernah menanda tangani surat pernyataan bersama para petani garam di Kabupateen Bima.

Msih mengutip salinan, dalam surat pernyataan tersebut, Bupati menyatakan, akan merealisasikan sejumlah tuntutan (para petani garam) ini yang sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila tuntutan ini tidak saya realisasikan, maka saya (atas) nama Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang ditimbulkan oleh pernyataan sikap para petani Desa Pesisir Kabupaten Bima.

Tuntutan tersebut merujuk pada 3 poin. Yakni, Segera dibentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang standarisasi harga garam, Revisi strukutur PD. Wawo Kabupaten Bima, dan menolak garam impor tingkat nasional.

Tiga tahun berlalu pasca Surat Pernyataan tersebut, apa yang menjadi poin tuntutan tersebut, kata Arif, tak kunjung terealisasi.

“Berdasarkan isi surat diatas, maka kami turun ke jalan, karena menagih janji yang tertuang dalam surat yang ditanda-tangani di atas Materai Tempel 6000," sahut Arif.

“Aksi ini merupakan bentuk penagihan janji Bupati Bima saat itu," teriaknya lagi.

Ia juga mengatakan, bahwa keberadaan PD Wawo sekarang ini masih dalam status non prosedural. “Artinya, Organisasi Pembantu Daerah (OPD) tersebut tidak legal dan hanya untuk menghabiskan anggaran daerah saja," tandasnya. 

Awalnya, massa aksi berencana untuk menghadang Bupati dan Wakil Bupati Bima. Namun urung karena masa aksi berhasil dibubarkan tim pengamanan.

Massa aksi sempat menaburkan garam di jalanan sebagai bentuk kekecewaan masa aksi yang memposisikan dirinya sebagai “pejuang nasib” para petani garam terhadap pemerintah saat ini. (Poros06)
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.