Ibu Kota Baru, Masalah Baru



Oleh: Muammar

(Mahasiswa Pascasarjana & Peneliti Research Institute UMM)

Welcome to the jungle: Indonesia picks site for new capital city. Begitulah judul berita di muka depan surat kabar internasional The Washinton Post pada tanggal 26/8. Pemilihan judul tersebut bukanlah tanpa alasan oleh pihak media tersebut, hal ini dikerenakan pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan sangatlah mengkawatirkan terhadap sosio masyarakat dan permasalahan lingkungan.
Pulau Kalimantan yang terkenal dengan hutan rimbanya sebagai salah satu penyuplai oksiken terbesar di dunia akan disulap menjadi ibu kota negara. Pemilihan letak ibu kota baru yang terletak pada pada kawasan konservasi Bukit Soeharto yang merupakan rumah bagi banyak spesies makhluk hidup lainnya. kepadatan, adalah salah satu alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota. Selain itu, masalah Jakarta tenggelam adalah alasan paling terbesar  yang menjadi dasar pemindahan ibu kota. Namun seharusnya pemerintah tidaklah meninggalkan Jakarta begitu saja, namun pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya pada menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi Jakarta, dengan begitu masihkah perlu Indonesia memindahkan ibu kotanya? Dan pula, apakah Kalimantan siap untuk menjadi New Capital City Indonesia?
Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan tidak hanya berdampak pada sebuah kawasan yang telah menjadi rumah untuk banyak spesies, pembangunan ibu kota baru juga tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negative. Akan ada perubahan drastis terhadap masyarakat lokal, walaupun pemerintah daerahmengaku senang dan siap menjadi warga ibu kota, akan tetapi, dibalik itu semua, kesiapan warga lokal masih perlu dipertanyakan. Dan pemerintah juga harus segera mengambil peran dalam hal ini. Karena, langkah penyiapan masyarakat perlulah dimulai secepat mungkin agar masyarakat lokal mampu menerima perubahan tanpa gejolak sosial yang berarti.
 Selain itu, pemindahan ibu kota sejatinya membutuhkan lahan yang sangatlah besar yang membawa dampak lingkungan . Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto yang disinyalir menjadi lokasi ibu kota baru, merupakan penyangga cadangan air untuk empat kota utama di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan, Samarinda, Panajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Perubahan status peruntukan wilayah tersebut sangatlah mengkhawatirkan terhadap warga masyarakat setempat. Apalagi pemindahan ibu kota juga seiring dengan mobilisasi 870.000 aparatur sipil negara ke Kalimantan Timur, pertambahan penduduk sebanyak ini merupakan masalah yang akan muncul, karena membutuhkan pasokan air bersih yang sangat banyak perharinya.
Selain itu, beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan di Paris France, Indonesia berkomitmen menyerap I Milyar ton CO2 lewat pemberdayaan potensi hutannya. Jadi apabila pemindahan ibu kota ke Bukit Soeharto terjadi, maka seharusnya pemerintah haruslah melakukan pengkajian ulang untuk hal itu. Sehingga pemindahan ibu kota baru tidak menghadirkan masalah baru, apabila pemindahan ibu kota oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah, maka pemilihan lahan terlantar bekas pertambangan 2,4 juta hektak sangatlah produktif, karena sekaligus dapat mengetaskan masalah lingkungan yang merupakan akibat dari kesalahan pemerintah ini sendiri.
Selain perdebatan  persoalan dampak Sosial-Ekologis akibat pemindahan ibu kota, persoalan pembiayaan dan ketersediaan anggaran jugalah persoalan kontroversi seputar rencana relokasi ibu kota. Bagaimana kita membiayai pemindahan ibu kota? Adalah pertanyaan yang muncul dalam percakapan publik baru-baru ini, rencana pemindahan ibu kota, yang meliputi proses perpindahan serta pembangunan infrastruktur pendukung dan pusat ekonomi di perkirakan akan menelan biaya Rp. 466 Triliun. Penggunaa anggaran yang begitu besar disaat roda perekonomian Indonesia yang jauh dari stabil sangatlah mengkhawatirkan, David Henley (Laiden University) mengatakan bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Indonesia belum saatnya dilakukan dan hal tersebut hanyanya akan terjadi pemborosan uang negara, kerena masih ada permasalahan lain yang harus di perhatikan dan jauh lebih baik dana yang mencapai Rp.466 Triliun ini di alokasikan untuk beberapa sektor guna mendorong perekonomian yang lebih baik.
Perbandingan pengalaman negara-negara lain, mungkin dapat memberikan kita ilustrasi dan imajinasi yang lebih baik tentang implikasi pemindahan ibu kota. Brasilia adalah contohnya, ibu kota brazil sejak tahun 1960 yang menggantikan posisi Rio de Janeiro. Dengan membangun ibu kota baru, pemerintah brazil berharap bisa mendistribusikan kembali hasil atau manfaat pembangunan ke berbagai penjuru negeri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu.konflik tanah antara pendatang dengan warga lokal dan negara terus bermunculan dan tidak berkesudahan. Brasilia lantas menjadi bukti bahwa pembangunan ibu kota baru tidak secara otomatis mewujudkan pembangunan yang lebih adil, justru pembangunan ibu kota baru telah membangun permasalahan baru. (*)

Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.