Dibaca Normal
Oleh: Muammar
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang)
Tepat setelah satu hari merayakan hari merdekanya Republik ini yang ke 74 (17 Agustus), tanah air diramaikan dengan isu politik dari arah timur indonesia. Ribuan masyarakat yang terkabung dalam mahasiswa, pemuda, pelajar dan warga di Manokwari melakukan aksi turun kejalanan .
Aksi protes yang dipicu oleh pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang, Malang dan beberapa daerah lain di tanah air yang berakhir ricuh. Seperti yang banyak kita saksikan di media sosial dan televise nasional yang malakukan liputan di Manokwari dan Papua Barat. Kerusuhan juga diduga dipicu oleh pernyataan seorang pejabat pemerintah daerah yang bernuasan rasis terhadap mahasiswa asal papua. Selain itu, intimidasi lainnya terhadap mahasiswa asal papua juga di dapatkan dari pejabar pemerintahan daerah yang mengancam bakal memulangkan mahasiswa asal Papua kedaerah asalnya. Ujaran tersebut sang pejabat daerah sampaikan kepada Aliansia mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Malang pada Kamis (15/8) lalu.
Hal tersebut seharusnya tidaklah terjadi apabila pejabat daerah bisa menggunakan komunikasi yang baik dalam memberikan pernyataan. Terlebih saat menghadapai Aliansi masyarakat (dengan potensi konflik tinggi) yang hendek menyampakan aspirasi. Karena pernyataan dengan emosional sekecil apapun yang disampaikan tanpa terkendali itu akan berakibat lahirnya opini yang salah persepsi yang berakibat pada timbulnya kesalahpahaman dampaknya seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura.
Sangatlah disayangkan, sebagai pejabat pemerintahan atau pejabat dearah, tidak bisa menghadapi rakyat dikala menyampaikan pendapat. Jika dilogikakan, hal tersebut seperti tumpukan jerami kering yang mudah terbakar dengan sedikit jetikan api dari manapun asal tersebut.
Seperti yang kita ketahui bersama, provinsi paling timur Indonesia ini sudah sering menyampaikan keinginannya lepas dari bingkai negara kesatuan Repubik Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan papua merdeka merasa dianak tirikan oleh pemerintah pusat. Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), tokoh-tokoh pergerakan papua tersebut mendeklaraikan mampu untuk mengelola tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Peristiwa seperti yang terjadi sekarang ini bisa saja memicu terjadinya konflik yang lebih besar, bahkan perang antar saudara di tanah air jika pemerintah pusat tidak bergerak cepat meredam aksi papua yang hangat dibicarakan diruang publik.
Agenda papua merdeka adalah agenda yang selalu diusung oleh tokoh-tokoh pergerakan papua merdeka yang juga telah menyebarkan pemehamannya kepada organisasi kepemudaan papua, mengherankan memang, kerena pemerintahan President Joko Widodo telah menguncurkan dana puluhan triliun unt membangun insfrastruktur di Papua. Tetapi agenda merdeka tetap digaungkan melalui aliansi pemuda dan mahasiswa papua di berbagai daerah, seolah mereka manutup mata bahwa mereka Papua telah menjadi anak emas bangsa di pemerintaha Joko Widodo sekarang ini. Apakah memang ada tangan-tangan bernajis yang menahkodai aksi-aksi konflik antara masyarakat, mahasiswa dan pemuda Papua dengan anak bangsa lain? Atau ada campur tangan asing agar papua mengikuti jejak Timor Timur yang sudah memisahkan diri dari negeri ini?
Permasalahan Papua memanglah rentan , hal ini dikarenakan papua menjadi sasaran asing yang berkepentingan politik, ekonomi dan lainnya. Sebagaimana Timor Timur, maka papua juga adalah pintu masuk lain untuk “pangkalan” kepentingan. Tokoh pembebasan Papua tidaklah berdiri sendiri ada bantuan besar asing si pemilik kepentingan di tanah mutiara hitam. Pemerintahan Indonesia haruslah memiliki daya cengkram yang kuat, baik militer, kebjakan pembangunan dan kewibawaan seorang Presiden. Presiden Soekarno dahulu mampu meyakinkan dan mnguatkan Papua masuk ke dalam negara Kesatuan Rapublik Indonesia meski harus dengan melaluia operasi pembebasan Irian barat.
Ketika kini, kerusuhan yang telah terjadi, dianggap merupakan klimaks dari kekesalan masyarakat Papua maka pemerintah haruslah segara berupaya melakukan pemadapan terhadap api kerusuhan tersebut. Hal ini di khawatirkan akan dijadikan penggalan opini yang untuk nantinya membawa isu referendum West Papua ke dunia Internasional, ini haruslah diwaspadai oleh pemerintahan khususnya presiden Joko Widodo. Karena apibila Papua sukses memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kama daerah lain akan mengikuti jejak serupa, hal ini akan mengancam persatuan Indonesia yang menjadi semboyan sila ketiga Pancasila, dan hal tersebut juga akan berdampak pada posisi presiden Joko Widodo karena publik akan beranggapan Joko Widodo tidaklah kuat legetimasinya sebagai Presiden.(*)
COMMENTS