Dibaca Normal
Bima, porosntb.com.- Kebijakan
Pemerintah Pusat mengurangi beban subsidi terhadap minyak tanah meninggalkan
setumpuk cerita miris bagi masyarakat, khususnya “emak-emak” yang masih
menggunakan minyak tanah sebagai sumber asap dapurnya.
Selain masalah kelangkaan,
harganyapun mencekik masyarakat pengguna yang rata-rata berekonomi lemah.
Sebagai alternatifnya,
sejumlah masyarakat harus kembali menggunakan kayu bakar dan memodifikasi
kompor mereka menggunakan sumbu berbahan bakar solar yang tidak maksimal.
Sayangnya, langkah awal dari upaya
pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tersebut, juga tersandung masalah
klasik, yakni kelangkaan.
Pemerintah Kabupaten sendiri nampaknya
sudah mulai mengambil langkah riil untuk mengurai masalah kelangkaan gas LPG
tersebut.
Setelah Bupati menyurati
Pertamina, kelangkaan gas LPG sudah mulai dapat diuraikan.
Pantauan media ini,
ketersediaan gas LPG 3 kg sudah mulai terpajang hingga ke pelosok-pelosok
daerah, seperti contohnya di wilayah Monta Dalam.
Meski masyarakat, memuji kesigapan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam merespon kelangkaan gas LPG itu, namun mereka
masih menjerit, lantaran harganya yang mencekik.
Dari hasil investigasi dilapangan,
harga gas LPG yang normalnya Rp. 25 ribu per tabung, kini melonjak naik hingga
Rp. 40 ribu.
“Alhamdulillah, gas (LPG 3 kg)
sudah banyak dijual. Tapi harganya mahal. Dulu 35 ribu sekarang kemarin saya
beli, katanya 40 ribu,” tutur salah satu Ibu Rumah Tangga di Desa Tolotangga
Kecamatan Monta.
“Mahal sekali, dan itu sangat
memberatkan kami” keluhnya.
Karena itu dipintanya
Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menormalkan kembali harga gas LPG 3kg
tersebut.
“Iyalah, tolong bagaimana lah
caranya pemerintah, biar harga gas ini bisa murah seperti dulu,” harap IRT
tersebut.
Penulis : Teddy Kuswara
Editor : Aden
COMMENTS