Dibaca Normal
Mataram, porosntb.com– Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap laju penurunan angka kemiskinan di NTB terus terjaga. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur saat mendengar paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, di Ruang Kerja Wagub, Sabtu (24/01/2020).
“Semoga ini terus terjaga,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrabnya didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan sejumlah kepala OPD.
Dalam paparan tersebut, Kepala BPS NTB menjelaskan rilis data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia. Dari data tersebut, terungkap bahwa Provinsi NTB merupakan daerah dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia.
Ia melaporkan pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,960 jiwa atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk. Sementara, berdasarkan data September 2019, penduduk miskin NTB turun menjadi 705,680 jiwa (13,88 persen).
Suntono menjelaskan, penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68 persen. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia. Papua menjadi yang tercepat di Indonesia dengan penurunan mencapai 0,98 persen.
Pada September 2019, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan di NTB tercatat sebesar 365,050 orang atau 14,85 persen. Sementara, penduduk miskin di daerah perdesaan NTB sebesar 340,630 orang atau 12,97 persen.
Capaian menggembirakan yang diraih Provinsi NTB ini dipicu oleh sejumlah faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain, keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di NTB. Data BPS menunjukkan hingga Desember 2019, inflasi di NTB hanya mencapai 1,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah daripada target inflasi pemerintah di angka 3,5±1 persen.
Faktor lain adalah terjaganya, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, terjaganya NTP ini membuat konsumsi penduduk juga terkatrol.
Suntono menyebutkan, NTP NTB naik 4,16 persen dalam satu tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan masyarakat pertanian NTB.
Faktor Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB juga turut memberikan andil dalam menekan kemiskinan. BPS mencatat, PDRB NTB selama setahun terakhir mencapai Rp120 triliun. Hingga triwulan ketiga 2019, PDRB NTB tumbuh sebesar 5,41 persen. Penyaluran dana desa dan kemajuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam pertumbuhan PRDB NTB.
BPS juga mengungkap catatan mengenai tingkat ketimpangan kaya-miskin yang diukur dengan indeks gini atau gini ratio. Berdasarkan data September 2019, gini ratio di NTB berada di 0,374, turun 0,005 poin jika dibandingkan data Maret 2019 yang sebesar 0,379.
Wagub meminta seluruh kepala OPD untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi terkait data. Dengan support data yang baik dan lengkap, maka kebijakan pembangunan untuk kesejahteraan akan tepat sasaran.(*)
Humaspro Pemprov NTB
COMMENTS