Dibaca Normal
Oleh: Musafir S.Pd,. M.Sos
Perempuan Bima sesungguhnya perempuan yang memiliki watak dan karakter yang tegas, hal ini tercermin dalam kondisi sosial budaya masyarakat Bima yang memiliki kemiripan dengan budaya masyarakat pesisir, yang kondisinya terbuka bagi perempuan maupun laki-laki yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, terutama bagi perempuan yang memiliki inisiatif dan potensi diri dalam berpolitik. Dengan kondisi yang demikian, sesungguhnya mengefektifkan pembangunan di beberapa bidang pembangunan (pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya) dalam rangka mencipatakan peradaban dan meningkatkan kualitas kehidupan sesuai yang diinginkannya.
Sisi lain memberikan peluang besar untuk dapat mengembangkan sumberdaya perempuan Bima yang berkualitas atau memiliki kecakapan di bidang politik dan menggugurkan pendapat kelompok tertentu yang secara tidak langsung mendeskriminasi perempuan di tengah kehidupan bersosial yang hanya mengurus barang-barang domestik rumah tangga saja. Praktik demikian, tentu saja memperhambat perempuan berpartisipasi di dunia politik sebagai calon wakil rakyat maupun sebagai wakil rakyat yang secara ideal bertugas menyusun segala bentuk kebijakan. Oleh karena demikian, tulisan ini bermaksud mengajak pembaca memperhatikan bagaimana posisi dan partisipasi politik perempuan Bima dalam situasi sosial politik lokal di daerah Bima.
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di panggung politik bukan hanya sebatas sebuah ilusi, tetapi aturan formal Negara sudah mengatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 248 ayat 3 tentang adanya tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada tingkat pencalonan di panggung politik yang diperhatikan, dan dikeluarkannya Intruksi Presiden (InPres) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kegiatan fungsional ini diterapkan ke semua instansi peremerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mengaturnya lebih lanjut.
Perkembangan di lapangan, justru menggambarkan bahwa doktrin agama yang menempatkan perempuan sebagai ma’amum dan distorsi bahasa yang menempatkan kaum perempuan berperan untuk mengurus barang-barang domestik rumah tangga masih mendominasi. Doktrin agama dan propaganda kelompok tertentu mengakibatkan sebagian besar perempuan di Bima menempatkan politik bukan tempat bagi mereka untuk berekspresi dan memanifestasikan potensi yang mereka miliki. Adapun dampak lainnya, perempuan sebagian besar lebih memilih berprofesi sebagai tenaga pengajar atau guru ketimbang menjadi aktor politik. Kondisi ini dapat kita lihat dalam kontestasi politik Pilkades dan Pileg tahun 2019 kemarin, yang justru menggambarkan bahwa posisi partisipasi (calon) perempuan di panggung politik masih dinilai relatif rendah. Keadaan ini membutuhkan perhatian serius berbalgai elemen politik untuk meningkatkan dan membangun suatu pemahaman positif perempuan di panggung politik.
Dalam pendekatan sosial budaya masyarakat Kabupaten Bima, partisipasi perempuan di panggung politik sebagai aktor politik atau calon tidak ditemukan budaya politik patriarkhi dimana menempatkan bahwa momen politik merupakan momen khusus bagi aktor politik laki-laki saja. Tetapi hal tersebut disebabkan; 1) ruang untuk memgembangkan sumberdaya pengetahuan politik perempuan melalui rekrutmen politik dan pendidikan politik oleh Parpol yang tidak efektif dan disiplin, 2) praktik money politik yang terus meraja lela di tengah masyarakat, 3) ongkos politik (mahar politik) yang mahal untuk dipenuhi oleh aktor politik perempuan maupun laki-laki. Tiga poin tersebut merupakan tugas penting serta diperioritaskan oleh masing-masing lembaga politik di tingkat daerah, terutama perwakilan perempuan yang terkafer di dalam lembaga tersebut untuk mengaturnya lebih lanjut dan terperinci dalam kebijakan, tentunya harus berkomitmen serta profesional dalam penerapannya di lapangan.
Kebijakan politik yang dibuat merupakan kebijakan yang sifatnya pekka terhadap tiga problematika yang dihadapi di atas. Bentuk kepekaan tersebut sekiranya diinternalisasikan oleh lembaga politik ke dalam hal teknik seperti sosialisasi yang diberi istilah oleh penulis yakni "Sekolah Politik", yang di dalamnya membicarakan tentang pentingnya keterlibatan dan partisipasi perempuan di panggung politik, urgensi pemahaman perempuan terhadap politik yang baik dan benar, bahayanya praktik money politik dalam kontestasi politik lokal, terakhir diskusi tentang peran partai politik pasca sebelum dan sesudah momen politik (dalam hal ini Pileg, Pilpres dan Pilkada) baik ditingkat daerah maupun kecamatan. Mengadakan "sekolah politik" dibelbagai pelosokmerupakan langkah solutif dan jauh lebih penting demi membangun sebuah pemahaman politik masyarakat yang berbasis pada rasa kedewasaan dalam berpolitik dan upaya ini juga memperkenalkan kepada masyarakat atas beberapa gejolak dalam situasi politik kita akhir-akhir ini di daerah Kabupaten Bima.(*)
COMMENTS