Dibaca Normal
Mataram, porosntb.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd memimpin rapat terkait kemajuan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB. Rapat tersebut digelar di Ruang Anggrek, Kantor Gubernur, Rabu, 11 Maret 2020.
Hadir juga Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si, Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas lingkup pemerintah provinsi NTB. Agenda utama yang dibahas adalah tiga program unggulan yaitu, zero waste, revitalisasi posyandu, dan mitigasi bencana.
Dalam rapat itu, Wagub meminta seluruh pihak untuk bekerjasama dan bersinergi mendukung program-program unggulan pemerintah. Menurutnya koordinasi dari seluruh pihak harus terus berjalan, sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.
“Contohnya, revitalisasi posyandu tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja, BPMPD, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Sosial dan dinas lainnya harus bekerja sama dan mengawal ini semua,” jelas Wagub.
Revitalisasi posyandu di NTB ditargetkan mencapai 7.300 posyandu keluarga di tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB ingin memberdayakan desa. Dengan dana desa yang ada dapat dimanfaatkan dan diarahkan sebaik-baiknya.
“Revitalisasi Posyandu bukan masalah uang, lebih besar porsinya adalah koordinasi dan energinya. Desa-desa jika diberikan pemahaman, InsyaAllah akan mau melakukan. Terbukti dari program-program yang kita advokasi ke desa-desa hampir 100% jalan,” terang Wagub.
Melanjutkan arahannya, Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut ingin motor listrik sampah karya anak SMK 1 Lingsar dapat segera diproduksi dan disalurkan ke desa-desa di NTB demi menunjang NTB bersih dan berkelanjutan. Zero waste di desa, lanjutnya, harus menganggarkan peralatan yang mendukung, seperti bank sampah, roda tiga, mesin pelet dan BSF (Black Soldier Fly).
Begitu pula dengan mitigasi bencana, diharapkan desa-desa di NTB menjadi desa tangguh bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis dari desa tersebut. Hal ini harus segera dieksekusi secara teknis agar segera terealisasi. Wagub Ingin sistem kebencanaan di Provinsi NTB ini berjalan dengan baik, sehingga aplikasi Siaga NTB menjadi aplikasi yang multifungsi untuk seluruh hal yang berkaitan dengan kebencanaan.
“Saya sangat berharap ketika aplikasi Siaga NTB diluncurkan, Humas NTB langsung memperkenalkan aplikasi tersebut ke masyarakat agar masyarakat paham,” tegas Umi Rohmi.
Bersamaan dengan itu, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah selaku Ketua TP-PKK Provinsi NTB mengatakan bahwa PKK juga memiliki peran penting dengan revitalisasi posyandu, artinya semua pihak dirasa perlu terlibat langsung dalam kegiatan revitalisasi posyandu.
“Saat ini yang sedang dilakukan TP-PKK Provinsi NTB adalah bersinergi untuk mendukung program revitalisasi posyandu dengan cara revitalisasi dasa wisma,” ujarnya.
Melanjutkan penjelasannya Hj. Niken bersama timnya menggerakan organisasi perempuan untuk mendukung revitalisasi dasa wisma. Dengan adanya dasa wisma ini dapat mendukung program seperti posyandu dan program-program desa.
“Ini yang sedang kami lakukan, tujuannya adalah agar revitalisasi posyandu berhasil dan didukung oleh masyarakat,” tutup Hj. Niken.
Untuk diketahui data yang diterima Wagub jumlah posyandu keluarga per Desember 2019 sebanyak 1.050 posyandu keluarga. Sedangkan jumlah posyandu yang berbasis bank sampah sebanyak 47.
Untuk Bank Sampah, pemerintah provinsi telah mengelola 124 bank sampah yang tersebar di kabupaten kota se-NTB. Sedangkan bank sampah yang dikelola kabupaten/kota sebanyak 89 yaitu, di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. (*)
Humaspro Pemprov NTB
COMMENTS