Dibaca Normal
Bima,
porosntb.com.- Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mempertahankan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara bersamaan dengan Kabupaten Dompu dan
kabupaten Lombok Tengah.
Hal
tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA pada
Acara serah terima secara virtual laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 Jumat (29/5) di ruang
Rapat Bupati Bima.
Acara
dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs.H.Dahlan M. Noer, Ketua DPRD
Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, Sekda Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si,
Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dan Kepala BPPKAD Adel Linggi Ardi, SE.
Bupati
Bima dalam sambutannya setelah prosesi penyerahan LHP tersebut mengatakan,
Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK
dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari tahap I yang
kemudian dilanjutkan lagi 30 hari pada tahap II meskipun dalam situasi pandemi
Covid-19.
"Atas
semua catatan dan temuan pemeriksaan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh
jajaran terkait. Ke depan Pemerintah Kabupaten Bima akan terus berusaha
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kesalahan akan dapat
dikurangi dan tidak terulang kembali". Ungkap Bupati dalam sambutannya.
Sebelumnya,
Kepala BPK Perwakilan NTB Heri Purwanto dalam sambutannya mengharapkan agar
hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan
manajemen keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Penulis
: Teddy Kuswara
Editor
: Aden
COMMENTS