Dibaca Normal
 |
| Sejumlah massa saat berorasi di depan kantor Bupati Bima |
Bima, porosntb.com-Kantor Bupati Bima kembali dikepung ribuan massa aksi, Kamis (25/6/20) siang. Kali ini massa dari Gemmpa Sape Lambu, AMRB, Aliansi Belo, Pemuda Lambitu, APEL, KPIP, AMBY, Tani Wawo, Pemuda dan Mahasiswa Woha dan Wera yang tergabung dalam gerakan rakyat Bima menggugat tumpah ruah di depan kantor Bupati.
Aksi massa tersebut menindaklanjuti tuntutan demonstrasi yang beberapa hari ini bergulir di Kantor Bupati Bima. Dalam aksinya, massa menyampaikan 20 item tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Dinda-Dahlan.
Sejumlah tuntutan itu antara lain terkait pembebasan Rappid Test bagi seluruh masyarakat Bima, pencabutan izin tambang pasir besi Wera, mobil pemadam di tiap kecamatan, menaikkan harga jagung dan beberapa tuntutan lain.
Massa aksi mulai tiba di kantor bupati sekitar pukul 11.30 Wita dan menyampaikan orasi. Mereka mendesak agar bupati dan wakil bupati segera menemui massa aksi dan merealisasikan sejumlah tuntutan demonstran.
Koordinator lapangan, Sultan meminta agar pemerintah daerah serius menyikapi tuntutan massa aksi. Karena hal ini sudah kerap kali disuarakan oleh mahasiswa dan pemuda. Serta meminta agar Bupati menemui massa aksi dan melakukan dalog terbuka.
"Kita ingin bupati memberikan pernyataan secara langsung terkait tuntutan kami di depan massa aksi," tandasnya.
Dia mengancam akan terus menyampaikan orasi dan memblokir jalan jika bupati tak juga menemui massa dan menyampaikan komitmennya terhadap segala tuntutan pendemo.
"Yang perlu diingat bahwa kami akan melakukan blokir jalan dan mendobrak masuk ke kbator bupati jika tidak segera menyikapi tuntutan kami," tegasnya.
Selang beberapa saat, wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer langsung menemui massa aksi dan menyampaikan segala sikap pemerintah terhadap tuntutan massa aksi dari poin pertama hingga poin 20.
Namun, usai penyampaian sikap Wakil Bupati, massa aksi terus melempar pertanyaan lain. Salah satunya meminta Wabup memperhatikan insentif tenaga kesehatan baik sukarela, honor maupun PTT. Menurut mereka, insentif tenaga kesehatan saat ini tidak manusiawi. Apalagi, tenaga kesehatan memiliki tugas mulia dan bekerja dengan hati.
Namun karena banyaknya pertanyaan lain-lain membuat pejabat teras Pemkab Bima meminta Wabup untuk menyudahi dialog tersebut dan meninggalkan massa aksi. Kondisi ini spontan memicu reaksi massa dan membuat suasana Mai tegang.
Massa juga hendak melakukan blokade jalan raya di depan kantor Bupati Bima. Namun beruntung aksi tersebut tidak berlanjut lantaran beberapa massa aksi lain memilih membubarkan diri. Akibatnya, sempat terjadi Ceos antar demonstran yang ingin memblokir jalan. Namun konsisi ini tidak berlangsung lama dan semuanya meninggalkan lokasi aksi.(*)
Penulis Edo
COMMENTS