Dibaca Normal
 |
| Pengurus MIO Indonesia Kabupaten Bima foto bersama Dewan Kehormatan |
BIMA, Porosntb.com-Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Bima secara resmi melaunching kepengurusannya, di Ruang Kerja Ketua Komisi III DPRD, yang merupakan salah satu unsur Dewan Kehormatan MIO Kab setempat, Rabu (6/01)
Momen sakral itu dihadiri 20 Perusahaan Media Independen Online (MIO) Indonesia Kab dan Dewan Kehormatan Edi Muhlis, S.Sos, Firdaus, SH, dan Amrin AB, M. Psi
Ketua MIO Kabupaten Bima Muhtar menyampaikan, wahana ini akan memberikan warna baru di dalam mengawal kebijakan pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikutif.
"Ya, tentu itu semua akan tercapai ketika eksistensi kita dalam menyajikan informasi secara fakta dan berimbang," kata Muhtar.
Lebih lanjut, Muhtar menjelaskan, wahana ini juga memiliki semangat dan komitmen untuk meningkatkan status perusahan media yang sebelum tidak berbadan hukum, juga SDM-Nya wartawan.
Dia menambahkan, komitmen para intelektual pers pusat itu sangat terbukti. Pasalnya, Organisasi MIO baru satu minggu dideklarasikan langsung mendaftar ke dewan pers.
"Eksistensinya benar- benar luar biasa dan patut kita acungi jempol," terangnya.
Pria Berdarah Bima itu berharap kepada seluruh insan pers yang tergabung dalam organisasi ini untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan kita dalam menjalankan tugas control sosial sesuai amanat UU 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri dari 11 Pasal dalam pengaturan Dewan Pers.
"Gunakan fungsi control sosial secara merdeka atas UU Pokok Pers itu seoptimal mungkin. Sajikan informasi-informasi bersifat fakta dan berimbang dalam mengawal pemerintahan daerah kita ini. Hindari berita-berita mengandung HOAX, ujaran kebencian, isu SARA, dan sejenis lainnya di luar ketentuan produk jurnalistik itu," pungkas Habe sapaan itu.
Sebelumnya, Dewan Kohormatan MIO Indonesia Kab. Bima, Edy Muhlis mengaku sangat merasa bangga dan terima kasih atas direpresentasikan oleh personil MIO di bawah pucuk pimpinan Muhtar alias Habe Woro, untuk menjadi unsur Dewan Kehormatan dalam organisasi ini.
Pria pemegang peranan di Komisi III DPRD Kab. Bima itu menyatakan sangat mengapresiasi kehadiran organisasi MIO Indonesia di Bima.
Dia bersama Wakil Ketua Komisinya, Firdaus, SH berkomitmen untuk memfasilitasi dalam upaya pengembangan organisasi ini.
Dia pun menegaskan, secara personal maupun institusi sangat mendukung sepenuhnya keberadaan organisasi ini di Kab. Bima.
"Insya Allah untuk budgeting/anggarannya akan kami alokasikan di perubahan APBD nanti. Untuk itu, rekan-rekan secepatnya mengajukan proposal yang dilampiri seluruh syarat administrasi organisasi. Saya yakin rekan- rekan yang hadir dalam acara pembentukan/pengukuhan ini paham hal itu,"ujarnya.
Mantan Pimpinan Redaksi Koran Tambora Post dan Rinjani Post atau disingkat Rintan Post sekaligus pernah menjadi Ketua IPJI Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar 7 tahun silam itu menuturkan, rencana pelantikan pengurus diupayakan secepatnya dilakukan dan juga hadirkan pimpinan pusat atau provinsi, agar kegiatan-kegiatan berikutnya seperti seminar atau pelatihan jurnalistik sehari dapat dilakukan.
"Kita undang bupati, walikota, TNI - Polri dalam kegiatan seminar tersebut. Kegiatan demikian sangatlah penting dilakukan guna mempertajam wawasan kita semua terlebih dalam fungsi control sosial tersebut,"pungkas pria akun FB Edy Muhlis itu.
Sementara itu, Dewan Kehormatan lainnya, Firdaus, SH hal senada disampaikannya dalam momen pembentukan MIO Indonesia Kab. Bima. Namun ia menegaskan, lahirnya organisasi MIO di Kab/Kota Bima ini tentu memberikan nilai positif bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat khususnya masyarakat daerah kita.
"Kita berharap organisasi ini menjadi wadah pers pers yang dapat bersinergi menjalin hubungan kemitraan baik dalam pemberitaan," jelasnya.
Lebih lanjut, Firdaus mengatakan, hubungan kemitran jelas, bagi Pemda Kab. Bima, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dari rekan-rekan media terkait sebuah peristiwa dan pastinya sebagai corong informasi yang tidak bisa terbantahkan kebenarannya.
"Kami sangat mendukung organisasi ini dan jika ada informasi atau hal yang perlu disampaikan, Silakan sampaikan. Selanjutnya kita juga minta agar tingkatkan koordinasi dengan sejumlah instansi yang ada," ujarnya.
Menurut pria yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kab. Bima itu, kebebasan Pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebar-luaskan informasi itu telah menjadi mutlak dari rekan-rekan media dan tidak ada satu instansi manapun yang dapat menghalanginya.
"UU 40 tahun 1999 tentang Pers maupun UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah memberi legitimasi kepada rekan-rekan media. Lakukan kritikan kebijakan pemerintah eksekutif pun legislatif. Tanpa media, bupati dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa," tutup mantan aktivis itu.(*)
COMMENTS