 |
| Tiga narasumber dialog FKMPD saat memberikan materi |
Malang, porosntb.com-Pengurus Forum Kerukunan Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen (FKMPD) Bima Dompu (Bidom) Malang periode 2021-2022 dilantik. Pelantikan pengurus baru tersebut berlangsung di Oksigen Cafe bilangan Oemah Kampus, Malang, Minggu (28/2/21) siang.
Proses pelantikan tersebut dirangkaikan dengan dialog Interaktif dengan tema “Optimalisasi Pemuda dan Pemerintah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IMP) Bima dan Dompu”.
Pelantikan dan dialog interaktif tersebut dihadiri oleh para senior-senior FKMPD maupun organisasi-organisasi Bima, Dompu Malang.
Pada dialog interaktif tersebut beberapa narasumber menyampaikan pandangan masing-masing terhadap IPM Bima dan Dompu. Seperti nyang disampaikan Taufik Firmanto, S.H, L.LM dari program doktoral Brawijaya menilai rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bima khususnya disebabkan oleh pola kepemimpinan yang salah dan kebijakan-kebijakan publik berdasarkan selera kekuasaan.
"Artinya, Bima hari ini krisis kepemimpinan," tegasnya.
Lebih lanjut lagi, Taufiq yang sedang menempuh studi S3 di Universitas Brawijaya tersebut memaparkan IPM di Provinsi NTB masih bertahan pada urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), 15 Desember 2020 merilis resmi IPM NTB mengalami peningkatan dari 68,14 di tahun 2019 menjadi 68,25 pada tahun 2020.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019 Kota Bima berada pada urutan ke-2, kabupaten Dompu berada pada urutan ke-5 dan kabupaten Bima berada pada urutan ke-7.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Kabupaten Bima berada pada urutan juru kunci atau urutan terakhir dari lima daerah di pulau Sumbawa. Sementara dari keseluruhan daerah di Provinsi NTB, peringkat IPM Kabupaten Bima berada pada urutan ke-7," beber Lawyer Malang ini.
Narasumber kedua, Syafril menjelaskan, rendahnya IPM disebabkan oleh tidak jelasnya pengalokasian anggaran pendidikan. Anggaran 20% untuk pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang sistem pendidikan nasional itu tidak jelas pengelolaannya untuk apa saja.
"Apakah digunakan untuk pengembangan mutu pendidikan di kabupaten Bima atau memang digunakan untuk keperluan lain," tanya dia.
Berdasarkan data 2019-2020 penggunakan anggaran di kabupaten Bima dan Dompu itu sekitar 11% dari APBD. Hal demikian menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam meningkatkan mutu pendidikan.
"Berbicara tentang peningkatan IMP salah satu poin pentingnya adalah sektor pendidikan, hal demikian harus menjadi tanggungjawab bersama agar bonus demografi Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu tidak menjadi masalah baru," tuturnya.
 |
| Pengurus FKMPD Bima Dompu Malang yang baru dilantik |
Sementara narasumber terakhir, Khairudin menjelaskan 3 hal yang perlu dilakukan dalam mendongkrak IPM Bima Dompu. Pertama, planning (perencanaan). Akomodatif, keterlibatan semua komponen dalam rencana pengembangan daerah, khusus pendidikan, akademisi, masyarakat. Kedua, Aktuating (pelaksanaan). Roodmap, apa rencana pengembangan pendidikan. Dan Ketiga, evaluasi.
"Kalau mau daerah itu maju harus berbasis reseach. Menyiapkan dana research. Upaya pengembangan sumber daya manusia saat ini dipandang yang paling strategis adalah melalui sector pendidikan, melalui pendidikan inilah diharapkan akan membuka wawasan masyarakat yang semakin maju dan mampu bersaing," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris FKMPD Muhidin berharap kepengurusan ke depan lebih produktif lagi dalam mengkaji hal-hal kontemporer yang berdasarkan pada kajian akademisi.
"Sehingga memberikan dampak yang positif dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Bima dan Dompu," tutupnya. (*)
Penulis Edo
COMMENTS