Dibaca Normal
 |
| Suasana acara Silaturahmi Awak Media dengan Unsur Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, di Ruang Rapat Kepala Dinas, Kamis (18/04/24) |
Bima, porosntb.com.- Kepala Dinas Dkbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin, S.Sos, MM, menegaskan bahwa Domain atau ranah kewenangan dari instansi yang dipimpinnya hanyalah memperjuangkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru lingkup Pemkab Bima di Pemerintah Pusat.
Selain itu, dimisalkannya masalah Penerbitan SK Pengangkatan mencakup penempatan guru P3K, dan lainnya bukanlah kewenangan pihak Disdikbudpora.
Hal itu disampaikannya di hadapan sejumlah awak media dalam Acara Silaturrahmi dengan unsur Dinas terkait di Ruang Rapat Kepala Dinas, Kamis (18/04/24) Pukul 09.00 Wita.
“Itu saja domain kita, proses selanjutnya bukan urusan kita,” tandas Zunaidin yang juga Calon Sekda Kabupaten Bima ini guna meluruskan pemahaman masyarakat sekaligus untuk menepis isu-isu miring yang kerap diarahkan ke Disdikbudpora Kabupaten Bima.
“Dan alhamdulillah berkat perjuangan tak kenal lelah kita ke pusat, Pemkab Bima medapatkan jatah P3K guru lebih dari 2.000 formasi untuk Tahun 2023,” imbuhnya lagi.
Diketahui, jumlah yang diusulkan Nomor Induk PPPK Pemkab Bima sebanyak 2.792 orang. Dari jumlah tersebut 2 orang tenaga guru meninggal, 1 orang tenaga kesehatan dibatalkan, 22 orang bidan pendidik dipending (hold). Sehingga Total tenaga PPPK yang melakukan proses pertimbangan teknis (Pertek) sebanyak 2.068 guru, 514 tenaga kesehatan dan 187 tenaga teknis, sehingga total PPPK yang menerima SK sebanyak 2.769 orang.
Lebih lanjut, Zunaidin menekankan bahwa masalah SK P3K guru adalah merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bukan Disdikbudpora.
“Sesuai dengan rapat dengan pimpinan dan pihak BKD di Kantor Bupati Bima, bahwa pembagian SK menjadi urusan BKD. Ini untuk menghindari isu-isu tidak baik terkait dengan dinas,” terangnya.
Ia meminta kepada para awak media untuk membantu meluruskan pemahaman yang salah dan isu yang tidak benar terkait domain Dinas Dikbudpora yang kerap disalahkan ketika timbul kendala atau permasalahan yang bukan menjadi bagian dari ranah kewenangannya.
Zainudin sendiri, menyatakan bahwa dirinya sebagai Kepala Disdikbudpora Kabupaten Bima bukanlah orang yang alergi dengan kritik-kritikan.
Ia bahkan mengapresiasi siapapun yang mengkritik dirinya sebagai Kepala Dinas, namun selama itu berkaitan dengan domainnya serta disertai alasan yang valid.
“Saya senang kalau ada yang kritik. Tapi alasannya harus jelas,” tukasnya.
Menutup penyampaiannya, Zainudin berharap kepada Pers agar bersinergi dengan Dinas yang diampunya itu dalam memajukan dunia pendidikan di Kabpaten Bima, serta meminta agar dalam memberitakan sebuah kasus secara berimbang.
Penulis : Samsudin
Editor : Aden
.jpg)
COMMENTS