Banner iklan disini Banner iklan disini

Sekda Kota : Pertemuan antara Bupati dan Walikota Tinggal Tunggu Kesempatan

Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH

Masalah PDAM Bima Masuk Topik Pembahasan

Kota Bima, Poros NTB.- Pemulihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas antara dua petinggi daerah Kabupaten dan Kota Bima dalam waktu dekat ini.

Menurut Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH, pertemuan antara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti, SE dan Walikota Bima, H. M Lutfi, SE, sudah cukup lama diagendakan, guna membahas masalah asset dan lainnya.

Hanya saja, hingga kini belum terwujud lantaran keluangan waktu dan kesempatan antara keduanya belum tersedia.

“Kadang saat Walikota ada waktu, Bupatinya yang berkunjung ke luar daerah. Saat Bupatinya ada, Walikotanya yang punya agenda lain. Jadi belum ada kesempatan saja,” tutur H. Mukhtar, di ruang kerjanya, Senin (17/12/18) kemarin.

Pihak Kota, tambahnya, sudah mengutarakan agenda pertemuan dua pimpinan tersebut melalui Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. M Taufik HAK.

Rencananya, agenda pertemuan ini, selain melibatkan Pemkab dan Pemkot, juga akan mengikut sertakan unsur legislative kedua daerah.

“Nanti akan dibicarakan masalah asset. Banyak asset Kabupaten yang tidak dipakai lagi di kota ini. Jadi kita ingin memintanya, mungkin pinjam pakai atau diserahkan. Masalah PDAM juga akan dibicarakan,” ungkap H. Mukhtar.

Terkait PDAM sendiri, meski ada lontaran wacana Pemkot yang ingin bangun PDAM sendiri, Sekda pernah menyatakan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Karena selain butuh anggaran besar, proses yang panjang, dan masalah asset yang berbelit-belit, juga terkait kemendesakan kebutuhan air bersih masyarakat.

Sekda sendiri mengaku, telah mengutarakan masalah PDAM tersebut kepada Walikota.

“Kesimpulannya nanti ada di pertemuan antara Bupati dan Walikota. Saya sendiri sudah lihat niat baik H. Haer (sapaan akrab Plt. Direktur PDAM Bima), dan kerja keras pegawainya di lapangan mencoba mengalirkan kembali air PDAM,” ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur PDAM Bima, H. Khaeruddin, ST, MT, menyatakan PDAM sendiri tidak membutuhkan dana yang membebani APBD Kota Bima. Pihaknya hanya membutuhkan “campur tangan” Pemkot saja.

Karena kata H. Haer, dana sebesar Rp. 27 M yang dibutuhkan untuk memulihkan PDAM Bima telah diamini oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM).

“Jadi sebenarnya, kita tidak butuh dana. Kita butuh campur tangannya saja,” ujarnya.

Sekda Kota sendiri mengakui, memang butuh “campur tangan” Pemkot untuk merealisasikan dana dari PSPAM, karena dana tersebut akan dipakai untuk wilayah Kota Bima.

PDAM memang butuh pemulihan total. Karena terlampau sulit kalau hanya sekedar membenahi perpipaan yang ada, mengingat titik-titik sambungan perpipaan banyak yang sudah ditutupi beton bahkan terputus akibat pembenahan sarana dan prasarana di wilayah kota.

Salah satunya, akibat pembangunan jembatan Penatoi, yang bisa jadi akan berbuntut pada proses hukum. Mengingat adanya keinginan H. Haer untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaksanaan proyek bersumber dari APBN tersebut, yang dinilainya sangat merugikan pihak PDAM Bima. (Aden)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.