Dibaca Normal
 |
| Suasana aksi depan kantor Dikbudporw Kabupaten Bima |
Bima, porpsntb.com-Setelah dilantik pada Kamis (23/5/19) sore, Kadis Dikbudporw Kabupaten Bima Zunaiddin S.Sos langsung didemo pada Jumat (25/5/19) kemarin. Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Bima itu menggelar aksi di depan Kantor Dikbudpora, mendesak dinas terkait segera mengevaluasi penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) setiap sekolah.
LPKPK mengendus ada dugaan praktek korupsi pada program tersebut. Bahkan ada sekolah yang melaporkan data fiktif demi memperoleh PIP.
"Dikbudpora sebagai payung pendidikan harus segera ambil sikap. Evaluasi sekolah yang sengaja merusak dunia pendidikan," ujar Korlap LPKPK Bima, Amirudin.
Kata dia, sekolah harus bersih dari praktek korupsi. Sebab sekolah adalah harapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Banyak bukti yang kita pegang. Bahwa kondisi pendidikan kita saat ini sedang sakit," katanya.
Amir kemudian menuturkan data dugaan penyelahgunaan PIP pada SMPN 5 Palibelo. LPKPK menemukan pencairan PIP menggunakan data fiktif. Selain itu, sekolah tersebut juga diduga melakukan pemotongan sepihak.
"Praktek dugaan korupsi ini juga dilakukan secara bersama. Kami menilai ada konspirasi antara sekolah dengan pihak bank yang mencairkan PIP," tudingnya.
Armir juga menantang, Kepala Dikbudpora, Zunaiddin yang baru saja dilantik oleh Bupati Bima untuk segara melakukan pembersihan.
"Wajah pendidikan di daerah ini harus segara ditata ulang. Kadis baru harus berani melakukan pembersihan. Dikpora juga harus bangun dari pesakitan selama ini," katanya.
Di akhir orasinya, Amir berharap pendidikan di Kabupaten Bima benar-benar dibangun. Tanpa harus dikotori dengan tindakan korupsi dan lainnya.
"Kita ingin menyelamatkan dunia pendidikan. Kerenanya kadis baru harus bersikap tegas dan mengharamkan praktek korupsi," pintanya.
Usai berorasi, LPKPK langsung membubarkan diri. Meski ditengah orasi ada upaya diplomasi agar bisa bertemu dengan kepala Dikbudpora. (Poros07)
COMMENTS