H. Ibrahim Beberkan Penyebab Keterlambatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Timu

H. Ibrahim (kanan) ditemani putranya, Imam (kiri), saat ditemui di kediamannya, Senin (6/1/20) kemarin (Amiruddin)

Bima, Poros NTB.- Pemilik CV. Rahmawati, H. Ibrahim, yang juga merupakan distributor pupuk yang menangani wilayah Kecamatan Bolo melakukan klarifikasi menanggapi aksi blokade jalan lintas negara Bima-Dompu yang dilakukan sejumlah warga Desa Timu Kecamatan Bolo, Senin (6/1/20) kemarin, lantaran dipicu adanya keterlambatan pasokan pupuk bersubsidi.

Distributor pupuk kenamaan tersebut mengatakan ikut prihatin dengan nasib para petani yang merasakan dampak dari keterlambatan pasokan pupuk bersubsidi. Kendati demikian, H. Ibrahim tidak bisa berkutik.

Pasalnya, kata dia, dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, distributor sendiri tidak bisa asal menyalurkannya. Melainkan diikat oleh aturan dan ketentuan yang ada.

“Kita bekerja sesuai dengan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) No 1 tahun 2020 (tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020). Dimana dalam penyalurannya berbasis pada e-RDKK yang sudah ditentukan alokasinya,” terang H. Ibrahim kepada porosntb.com di kediamannya, Senin (6/1/20) kemarin.

Lebih lanjut, dipaparkannya, ada dua point dalam Permentan tersebut yang membuat terlambatnya penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Timu. Pertama, penyaluran pupuk berdasarkan e-RDKK (elektronik RDKK). Kedua, penyaluran pupuk merujuk pada alokasi dinas pertanian tahun 2020.

Dua point itulah yang kata H. Ibrahim belum terpenuhi, sehingga ia belum bisa menyalurkannya ke Desa Timu.

“Kita menyalurkan pupuk kepada pengecer setelah pengecer menyerahkan e-RDKK dari penyuluh dan kelompok tani. Nah e-RDKK yang sah itu belum kita terima. Kalau distributor menyalurkan tanpa e-RDKK yang ada di pengecer nanti menyalahi aturan. Kena koreksi,” ujarnya.

e-RDKK itu sendiri sepenuhnya merupakan ruang kerja dari pemerintah melalui jajaran Dinas Pernanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Bima. Namun nampaknya pihak dinas sendiri belum bisa merampungkannya karena kendala e-KTP kelompok tani. 

H. Ibrahim sendiri, ungkapnya, sependapat jika nasib para petani jangan sampai menjadi korban dari adanya regulasi baru dalam penyaluran pupuk. Namun setidaknya, distributor harus memiliki pegangan lain seperti surat rekomendasi untuk menyalurkan pupuk dari Pemerintah Daerah.

Karena itu, ia meminta kebijakan Pemerintah Daerah untuk secepatnya memberikan surat rekomendasi (merujuk data manual) yang disesuaikan dengan alokasi tahun 2019.

“Kalau surat rekomendasi itu sudah kita terima, Inshaa Allah besok (Selasa) kita salurkan,” pungkasnya.

Penulis : Amiruddin
Editor : Aden
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.