Dibaca Normal
Wakil Bupati Bima, HM Dahlan HM Noer saat memimpin Pertemuan Pemantapan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020, di ruang Rapat Bupati Bima, Selasa (07/01) |
Untuk
menghindari pengalaman-pengalaman kelam tersebut, Wakil Bupati Bima, HM Dahlan
HM Noer, mengadakan Pertemuan Pemantapan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020,
di ruang Rapat Bupati Bima, Selasa (07/01) kemarin.
Nampak
hadir dalam rapat, Ketua Tim Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida
(KP3) Kabupaten Bima, Drs. HM Taufik HAK, Kadis Pertanian, Perindag, Kabag
Perekonomian, delapan Distributor Pupuk se-Kabupaten Bima, beserta Perwakilan
PT Pupuk Kaltim, PT Petro Kimia Gresik dan sejumlah pengecer.
Wakil
Bupati menyampaikan, saat-saat seperti sekarang ini masyarakat mudah sekali menyalahkan
distributor dan pengecer, kemudian berimbas pada Pemerintah.
‘’Kongkritnya,
bagaimana dugaan kelangkaan pupuk tidak terus menerus dipermasalahkan. Sehingga
situasi tidak dimanfaatkan. Masyarakat tidak ada yang tutup jalan,’’tegas
Wabup.
Ia
menekankan untuk tidak bermain-main dengan masalah pupuk, dan diharapnya agar
setiap pihak yang terlibat dalam pasokan pupuk selalu merujuk kepada regulasi
yang ada. Dan jika ada distributor dan pengecer yang macam-macam harus ditindak
tegas.
Wabup
menyampaikan, bahwa pemerintah sudah bermitra dengan Kepolisian untuk memback-up
kebutuhan petani akan pupuk. Karena itu diingatkannya agar tidak main-main dengan
kepentingan rakyat, karena kepolisian akan turun tangan melakukan penindakan.
‘’Saya
minta tim bisa bekerjasama. Silahkan bekerja efektif. Wujudkan cita-cita
bersama yaitu Bima Ramah. Penyuluh Pertanian juga harus komit, jangan sampai
kita menyalahkan distributor sementara penyuluh tidak bekerja. Tidak pernah
turun ke Petani,’’katanya.
Namun
kata Wabup, Pemerintah tetap menghargai distributor yang sudah menyalurkan
pupuk sampai pada petani. Walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, namun
paling tidak, kata dia, usaha meminimalisir persoalan petani sudah diupayakan.
“Jangan
sampai dituding pemicunya adanya kekurangan pupuk. Pemerintah sudah
berkali-kali menegaskan bahwa kita hanya mengawasi. Bukan memutuskan distribusi
pupuk pada wilayah-wilayah,” pungkasnya.
Sumber
: Humas Setda Kab. Bima
Editor
: Aden
COMMENTS