Dibaca Normal
Bima, porosntb.com.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti
Putri, SE, membuka rapat Koordinasi DAK fisik SD dan SMP, Kabupaten Bima, tahun
anggaran 2020, di Aula Rapat Utama Bupati pada Jumat (21/02/2020).
Sejumlah Kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Afirmasi dan DAK Mutu, ikut hadir mengikuti Rakor yang digelar sehari tersebut. Selain itu, juga diundang sebagai narasumber Inspektorat dan PPKAD Kabupaten Bima.
Bupati meminta komitmen kepala sekolah untuk menyelesaikan yang telah diamanahkan dengan baik, Karena sejak 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mengambil sampel sebagai salah satu contoh pengelolaan Dak. Katanya.
Kita mengetahui masih ada sekolah yang ber masalah,’’ujar Umi Dinda, dalam sambutannya di hadapan ratusan Kepala Sekolah yang hadir, melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap, Ia berharap agar tidak terjadi persoalan yang sama, adanya koordinasi yang baik mulai dari Dinas Dikbudpora Kabupaten kemudian KUPT dan para Kepala Sekolah, wajib dilakukan. Harapnya.
Berkoordinasi dengan lintas sektoral, tidak berarti ingin mengatahui kelebihan dan kekurangan sekolah yang dikelola, mulai dari tahap perencanaan, tersedianya barang dan jasa, waktu selesainya bangunan fisik rehab maupun bangun baru.
Beberapa tahun terakhir, KPK memastikan akan melakukan tindakan pencegahan, pada Mereka akan meminimalisir berbagai hambatan dan kekeliruan. Pungkasnya.
"Mohon disediakan operator yang khusus menangani berbagai perencanaan yang akan dilakukan,’’lanjut Bupati.
Sejumlah Kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Afirmasi dan DAK Mutu, ikut hadir mengikuti Rakor yang digelar sehari tersebut. Selain itu, juga diundang sebagai narasumber Inspektorat dan PPKAD Kabupaten Bima.
Bupati meminta komitmen kepala sekolah untuk menyelesaikan yang telah diamanahkan dengan baik, Karena sejak 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mengambil sampel sebagai salah satu contoh pengelolaan Dak. Katanya.
Kita mengetahui masih ada sekolah yang ber masalah,’’ujar Umi Dinda, dalam sambutannya di hadapan ratusan Kepala Sekolah yang hadir, melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap, Ia berharap agar tidak terjadi persoalan yang sama, adanya koordinasi yang baik mulai dari Dinas Dikbudpora Kabupaten kemudian KUPT dan para Kepala Sekolah, wajib dilakukan. Harapnya.
Berkoordinasi dengan lintas sektoral, tidak berarti ingin mengatahui kelebihan dan kekurangan sekolah yang dikelola, mulai dari tahap perencanaan, tersedianya barang dan jasa, waktu selesainya bangunan fisik rehab maupun bangun baru.
Beberapa tahun terakhir, KPK memastikan akan melakukan tindakan pencegahan, pada Mereka akan meminimalisir berbagai hambatan dan kekeliruan. Pungkasnya.
"Mohon disediakan operator yang khusus menangani berbagai perencanaan yang akan dilakukan,’’lanjut Bupati.
Karena dengan sistem ePlaning, setelah kita mengajukan ke Bapeda atau
Dinas Tekhnis, maka sudah tidak bisa di rubah. Itu, menurut Bupati, akan
menjadi titik celah lembaga hukum untuk masuk.
"Komitmen kita bersama adalah mengawal mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggung jawaban." Wejang Bupati
"Saya mengingatkan, tidak memimpin sekolah dengan managemen pribadi. Semua dikerjakan sendiri, ditanda tangani sendiri, pencairan sendiri dan dibayar sendiri juga,’’katanya.
Bupati meminta, Kepala Sekolah bekerja dengan banyak orang, melibatkan banyak orang, Karena tentunya tanggung jawab mutlak memang ada pada Kasek, "Tetapi dengan memberdayakan orang-orang di lingkungan sekolah, akan menambah rasa hormat dan kepercayaan orang kepada kita selaku pimpinan." Tegasnya.
"Kemudian berkoordinasi yang baik dengan para KUPT yang ada, Ketika terjadi sesuatu dan lain hal, orang pertama yang akan dikonfirmasi adalah KUPT. Hargai keberadaan KUPT di masing-masing kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas, jangan lagi berkoordinasi secara sendiri-sendiri, Karena ketika ada kesalahan dan kekeliruan yang disebut adalah Dikbudpora dan Pemerintah Kabupaten." Tutupnya.
"Saya mengingatkan, tidak memimpin sekolah dengan managemen pribadi. Semua dikerjakan sendiri, ditanda tangani sendiri, pencairan sendiri dan dibayar sendiri juga,’’katanya.
Bupati meminta, Kepala Sekolah bekerja dengan banyak orang, melibatkan banyak orang, Karena tentunya tanggung jawab mutlak memang ada pada Kasek, "Tetapi dengan memberdayakan orang-orang di lingkungan sekolah, akan menambah rasa hormat dan kepercayaan orang kepada kita selaku pimpinan." Tegasnya.
"Kemudian berkoordinasi yang baik dengan para KUPT yang ada, Ketika terjadi sesuatu dan lain hal, orang pertama yang akan dikonfirmasi adalah KUPT. Hargai keberadaan KUPT di masing-masing kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas, jangan lagi berkoordinasi secara sendiri-sendiri, Karena ketika ada kesalahan dan kekeliruan yang disebut adalah Dikbudpora dan Pemerintah Kabupaten." Tutupnya.
Penulis : Teddy Kuswara
Editor : Aden
COMMENTS